Panduan Lengkap Membuat PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan Keuntungannya bagi UMKM

LOGO OSS HD TERBAIK


 Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu terobosan penting yang lahir adalah PT Perorangan, sebuah bentuk badan hukum baru yang memungkinkan wirausahawan tunggal mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tanpa perlu rekan pendiri.

Sejak diberlakukan pertama kali melalui Undang-Undang Cipta Kerja, PT Perorangan menjadi simbol revolusi hukum usaha di Indonesia — sederhana, cepat, murah, dan sepenuhnya online. Tahun 2026 membawa sejumlah pembaruan, termasuk digitalisasi OSS versi terbaru dan integrasi otomatis dengan sistem pajak nasional.


Mengapa UMKM Perlu Berbadan Hukum

Memiliki badan hukum bukan sekadar formalitas. Legalitas usaha memberikan:

  • Kepercayaan lebih dari pelanggan dan mitra bisnis.

  • Kemudahan mengakses kredit perbankan atau investor.

  • Perlindungan hukum terhadap aset pribadi pemilik.


Latar Belakang Lahirnya Skema PT Perorangan di Indonesia

Sebelum 2021, mendirikan PT wajib dilakukan oleh minimal dua orang pendiri dan memerlukan akta notaris, yang biayanya bisa mencapai jutaan rupiah.
Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), pemerintah memperkenalkan PT Perorangan untuk menyederhanakan birokrasi.
Kini, pendaftaran bisa dilakukan tanpa notaris, hanya melalui sistem OSS, dan dengan biaya sangat terjangkau.


Apa Itu PT Perorangan dan Apa Bedanya dengan PT Biasa

Definisi Hukum PT Perorangan

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu orang dan ditujukan untuk usaha berskala kecil dan menengah. Pemiliknya bertindak sebagai:

  • Direktur sekaligus pemegang saham tunggal.

Artinya, semua keputusan bisnis ada di tangan satu individu, tanpa keharusan adanya rapat pemegang saham seperti PT besar.


Perbedaan PT Perorangan vs PT Konvensional

AspekPT PeroranganPT Konvensional
Jumlah Pendiri1 orangMinimal 2 orang
Akta NotarisTidak wajibWajib
Skala UsahaUMKMMenengah - Besar
Modal MinimalTidak ditentukanSesuai kesepakatan pendiri
PengesahanMelalui OSS (online)Melalui notaris & AHU
Biaya± Rp 50.000 – Rp 200.000Rp 3 – 10 juta
Laporan KeuanganTahunan sederhanaTahunan lengkap & audit

Siapa Saja yang Bisa Membuat PT Perorangan

  • Warga Negara Indonesia (WNI).

  • Berusia minimal 17 tahun.

  • Berdomisili di Indonesia.

  • Tidak sedang dinyatakan pailit.

  • Memiliki usaha yang masuk kategori Usaha Mikro atau Kecil.


Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan 2026

  1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  2. PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Elektronik.

  3. Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian PT Perorangan.

  4. OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) versi 2026 — integrasi otomatis ke pajak, NIB, dan izin usaha.


Syarat Lengkap Membuat PT Perorangan di Tahun 2026

Kriteria Pemilik Usaha dan Skala UMKM

Menurut klasifikasi pemerintah, PT Perorangan hanya diperbolehkan bagi usaha:

  • Usaha Mikro: aset ≤ Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah/bangunan).

  • Usaha Kecil: aset antara Rp 1–5 miliar.


Dokumen yang Harus Disiapkan

  1. KTP dan NPWP pemilik.

  2. Alamat lengkap usaha (domisili bisa rumah pribadi).

  3. Nama perusahaan (minimal 3 kata, tidak sama dengan PT lain).

  4. Bidang usaha berdasarkan KBLI 2020.

  5. Email dan nomor ponsel aktif.


Persyaratan Modal dan Bidang Usaha

Tidak ada batas minimal modal, namun wajib ditulis dalam pernyataan modal usaha.
Bidang usaha harus sesuai KBLI yang terdaftar di OSS, misalnya:

  • 10750: Industri Roti dan Kue

  • 62010: Jasa Konsultasi TI

  • 47111: Toko Ritel


Langkah-Langkah Membuat PT Perorangan secara Online


1. Membuat Akun OSS (Online Single Submission)

Kunjungi situs resmi https://oss.go.id, pilih menu “Daftar Akun”, lalu isi data pribadi.
Setelah verifikasi email, Anda bisa mengakses dashboard OSS.


2. Mengisi Data dan Formulir Pendirian

Masukkan informasi berikut:

  • Nama PT Perorangan

  • Bidang usaha (KBLI)

  • Modal usaha

  • Alamat usaha

  • Tujuan dan kegiatan usaha

Kemudian tanda tangani Pernyataan Pendirian Digital (tanpa notaris).


3. Mendapatkan Sertifikat Pendirian dan NIB

Setelah selesai, sistem otomatis menerbitkan:

  • Sertifikat Pendirian PT Perorangan

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
    Dokumen ini sudah sah secara hukum dan dapat diunduh langsung.


4. Pendaftaran NPWP dan Rekening Bank Bisnis

OSS kini terhubung dengan sistem DJP Online sehingga NPWP diterbitkan otomatis.
Setelah itu, Anda dapat membuka rekening atas nama perusahaan.


Estimasi Biaya dan Waktu Pembuatan PT Perorangan

KomponenBiaya (Rp)Waktu Proses
Pembuatan melalui OSS (resmi)Gratis – Rp 50.0001–2 jam
Jika dibantu konsultan hukum300.000 – 500.0001 hari
NPWP dan rekening bisnisGratis1 hari kerja

Total waktu pembuatan: ± 1 hari kerja saja.


Keuntungan Membuat PT Perorangan bagi UMKM

Legalitas Usaha yang Lebih Kuat

PT Perorangan memberikan status badan hukum resmi, artinya:

  • Nama usaha Anda terlindungi.

  • Kontrak dan kerja sama lebih mudah diterima mitra besar.

  • Mengurangi risiko sengketa pribadi.


Akses Lebih Mudah ke Pembiayaan dan Tender

Bank dan lembaga keuangan lebih percaya kepada perusahaan berbadan hukum.
Selain itu, PT Perorangan juga bisa mengikuti tender pemerintah atau BUMN, yang biasanya mensyaratkan badan hukum resmi.


Keuntungan Pajak dan Perlindungan Pribadi

  • Pajak final untuk UMKM hanya 0,5% dari omzet.

  • Aset pribadi pemilik terpisah dari aset perusahaan.

  • Jika terjadi masalah hukum, tanggung jawab hanya terbatas pada modal disetor.


Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik PT Perorangan

Walaupun lebih sederhana dibanding PT konvensional, PT Perorangan tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Ada beberapa kewajiban yang wajib dijalankan oleh pemiliknya agar perusahaan tetap sah dan aktif di mata hukum.


Pelaporan Pajak dan Keuangan

Setiap tahun, PT Perorangan wajib:

  • Menyusun laporan keuangan tahunan sederhana yang memuat laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal.

  • Melaporkan SPT Tahunan Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

  • Jika omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, maka pajak final yang berlaku adalah 0,5% dari total omzet.

💡 Tips: Gunakan aplikasi e-reporting pajak seperti OnlinePajak atau Klikpajak agar pelaporan lebih mudah dan tepat waktu.


Pembubaran atau Perubahan Data Perusahaan

Jika usaha berhenti beroperasi, pemilik wajib:

  1. Mengajukan permohonan pembubaran melalui OSS.

  2. Menyelesaikan seluruh kewajiban pajak dan laporan keuangan terakhir.

  3. Menghapus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP perusahaan.

Selain itu, perubahan data seperti alamat, bidang usaha, atau nama perusahaan juga harus dilaporkan ke OSS dalam waktu maksimal 30 hari.


Kesalahan Umum yang Sering Terjadi Saat Membuat PT Perorangan

Meskipun prosesnya mudah, banyak pelaku usaha yang masih mengalami kendala administratif saat mendaftar PT Perorangan. Berikut kesalahan paling sering terjadi dan cara menghindarinya.


1. Kesalahan Teknis di OSS

Banyak pengguna OSS baru yang tidak memahami cara pengisian data. Kesalahan umum:

  • Salah ketik alamat email (mengakibatkan verifikasi gagal).

  • Data KTP tidak sinkron dengan NIK Dukcapil.

  • Tidak melengkapi bidang usaha (KBLI) dengan benar.

Solusi: Pastikan semua data identitas sesuai KTP dan NPWP, serta gunakan koneksi internet stabil saat mendaftar.


2. Salah Input Bidang Usaha (KBLI)

Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) wajib sesuai dengan kegiatan bisnis Anda. Kesalahan memilih KBLI bisa membuat izin usaha tidak berlaku.

Contoh:
Jika Anda berjualan makanan online, KBLI yang benar adalah 47214 (Perdagangan Makanan dan Minuman Secara Eceran Melalui Internet).

Solusi: Gunakan fitur pencarian KBLI di OSS atau situs resmi https://kbli.go.id.


3. Kurang Teliti Saat Pengisian Data Pemilik

Karena sistem OSS otomatis memverifikasi ke Dukcapil, data seperti nama, NIK, dan tanggal lahir harus benar-benar sama.
Kesalahan kecil dapat menyebabkan sertifikat pendirian ditolak.

Solusi: Lakukan pengecekan KTP digital di aplikasi Digital ID Kemendagri sebelum mengisi OSS.


Tips Praktis Agar Proses Pembuatan PT Perorangan Lancar


Gunakan Template dan Panduan Resmi

Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan template surat pernyataan pendirian di OSS. Gunakan dokumen resmi tersebut agar tidak terjadi kesalahan format.


Simpan Semua Dokumen Digital dan Cetak

Walaupun OSS bersifat online, simpan salinan digital dan fisik dari:

  • Sertifikat pendirian

  • NIB

  • NPWP

  • Surat pernyataan modal
    Hal ini berguna untuk verifikasi di bank atau saat mengikuti tender.


Pastikan Kesesuaian Nama Usaha di Semua Dokumen

Nama usaha harus sama di seluruh dokumen resmi. Perbedaan huruf atau ejaan dapat menyulitkan saat membuka rekening atau mengurus perizinan tambahan.


Prospek dan Perkembangan PT Perorangan di 2026 dan Seterusnya

PT Perorangan kini menjadi tulang punggung legalisasi UMKM di Indonesia. Menurut data KemenKopUKM, hingga akhir 2025, lebih dari 350.000 pelaku usaha kecil telah beralih menjadi PT Perorangan. Tren ini akan terus meningkat pada 2026 karena sistem yang semakin mudah dan murah.


Inovasi Digitalisasi OSS dan Integrasi Pajak

Pada 2026, pemerintah meluncurkan OSS 3.0 yang terintegrasi penuh dengan:

  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pembuatan NPWP otomatis.

  • Sistem Dukcapil untuk validasi identitas.

  • BRI dan BNI untuk pembukaan rekening bisnis langsung dari dashboard OSS.

Hal ini akan memangkas waktu pembuatan legalitas usaha dari 3 hari menjadi kurang dari 1 jam.


Meningkatnya Kesadaran Legalitas di Kalangan UMKM

Generasi muda kini mulai memahami bahwa legalitas adalah bagian dari strategi bisnis.
Dengan PT Perorangan, mereka bisa:

  • Mengikuti tender e-procurement pemerintah.

  • Mendapatkan kepercayaan dari investor dan platform e-commerce.

  • Melindungi nama merek dari penyalahgunaan pihak lain.

Legalitas bukan lagi penghalang, melainkan fondasi menuju skala usaha yang lebih besar.


Kesimpulan: PT Perorangan, Langkah Kecil Menuju Legalitas Besar

Mendirikan PT Perorangan di tahun 2026 adalah langkah strategis bagi UMKM yang ingin naik kelas.
Dengan sistem OSS yang semakin efisien, biaya murah, dan proses cepat, kini siapa pun bisa memiliki badan hukum resmi tanpa ribet.

Keuntungan utamanya:

  • Proses legal cepat (1 hari kerja).

  • Biaya sangat terjangkau (Rp 50.000 – Rp 200.000).

  • Perlindungan aset pribadi.

  • Kemudahan akses pendanaan dan tender.

Dengan begitu, PT Perorangan bukan hanya simbol legalitas, tetapi juga gerbang menuju pertumbuhan usaha yang profesional, kredibel, dan siap bersaing.


FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang PT Perorangan


1. Apakah PT Perorangan bisa diubah menjadi PT biasa?

Bisa. Jika usaha Anda berkembang dan ingin menambah pemegang saham atau modal, Anda dapat mengubah status PT Perorangan menjadi PT biasa melalui notaris dan melapor ke Kemenkumham.


2. Apakah PT Perorangan bisa memiliki karyawan?

Bisa. PT Perorangan boleh mempekerjakan karyawan sesuai skala usaha. Namun, wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi karyawan tetap.


3. Apakah wajib memiliki kantor fisik?

Tidak. Anda boleh menggunakan alamat rumah pribadi atau virtual office selama alamat tersebut tercantum sah di dokumen OSS.


4. Apakah PT Perorangan bisa ikut tender pemerintah?

Bisa. Selama memiliki NIB dan sertifikat pendirian resmi, Anda berhak mengikuti e-procurement atau e-catalog LKPP.


5. Bagaimana jika usaha saya berhenti beroperasi?

Anda wajib melaporkan pembubaran PT Perorangan melalui OSS agar tidak menimbulkan kewajiban pajak atau administrasi di masa depan.


6. Apakah boleh punya lebih dari satu PT Perorangan?

Tidak. Berdasarkan Permenkumham No. 21/2021, satu orang hanya boleh memiliki satu PT Perorangan pada waktu yang sama. Namun, Anda bisa mendirikan PT biasa dengan rekan lain.


Referensi dan Sumber Resmi Pemerintah

  • Kementerian Hukum dan HAM RI: https://ahu.go.id/

  • OSS Indonesia (Online Single Submission): https://oss.go.id/

  • Kementerian Koperasi dan UKM: https://kemenkopukm.go.id/

  • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

  • Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendirian PT Perorangan


🌟 Ringkasan Akhir

“Legalitas bukan pengeluaran, tapi investasi.”
Dengan PT Perorangan, pelaku UMKM kini punya jalan cepat dan murah menuju profesionalisme bisnis. Tahun 2026 adalah momentum emas untuk melegalkan usaha Anda dan membuka peluang kerja sama lebih luas.

Mulailah dari langkah kecil hari ini, karena setiap bisnis besar pernah dimulai dari keberanian membuat keputusan pertama. 💼✨

Posting Komentar untuk "Panduan Lengkap Membuat PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan Keuntungannya bagi UMKM"